1 sejarah jabar
Setelah penjajahan Belanda berakhir pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia pun jatuh ke tangan pemerintah pendudukan Jepang. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia yang pada mulanya disambut dengan baik oleh rakyat karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, pada sekitar tahun 1944 mulai menimbulkan kebencian rakyat karena berbagai tipdakan yang dilakukannya telah mengakibatkan kesengsaraan. Akibatnya, muncul perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai tempat.
Sementara itu, pada tahun 1944 kekalahan-kekalahan sering dialami tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang dikobarkannya sehingga menjadikan situasi di Jepang sendiri mulai memburuk dan moral rakyat Jepang mulai mundur. Selanjutnya pemerintah pendudukan Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan dengan harapan bangsa Indonesia membalas janji itu dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan terima kasihnya.
Ketika Jepang sudah semakin terdesak oleh Sekutu, pada tanggal 7 Agustus 1945 penguasa militer Jepang di Saigon mengumumkan terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Dr. Suharto, Letnan Kolonel Nomura, dan Miyoshi pergi dari Jakarta ke Singapura, kemudian dilanjutkan ke Saigon, Vietnam.
Tanggal 11 Agustus 1945 Marsekal Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang menguasai semua tentara Jepang di Asia Tenggara, menerima kedatangan para pemimpin Indonesia tersebut dalam sebuah ruangan villa di Dalat, Vietnam, pada pukul 11.40 waktu setempat. Dalam pertemuan itu Ir. Sukarno diangkat sebagai ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Disetujui pula bahwa rapat pertama PPKI akan diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1945 dan kemudian kemerdekaan Indonesia akan diumumkan secara resmi.
Namun demikian, sebuah peristiwa yang mengubah sejarah telah terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat Pada tanggal 14 Agustus 1945 masyarakat dunia mendengarkan pengumuman Presiden Truman bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.15 para pemuda dari kelompok yang bermarkas di Jalan Prapatan 10 Jakarta dan lain-lainnya membawa Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok. Peristiwa tersebut merupakan usaha para pemuda untuk meyakinkan para pemimpin bangsa Indonesia agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari pihak Jepang.
Kemudian setelah melalui perundingan dan pembicaraan di Rengasdengklok serta dilanjutkan kemudian di Jakarta, maka disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat tinggal Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol no.1 Jakarta.
Setelah naskah Proklamasi selesai disusun menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945, pada pagi harinya pukul 10.30 Waktu Jawa Zaman Jepang atau pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Sukarno yang didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta di kediaman Ir. Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan dinyatakannya Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia itu, maka berakhirlah masa pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia dan Indonesia memasuki babak baru sebagai negara merdeka.
Pasca Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan PPKI mengadakan sldang dl bekas gedung Raad van Indie (baca: Raad -a panjang- van In-di-ye) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu, ditetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), selanjutnya dipilih Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata yang akan bertugas menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu. segera mendapat perhatian pemerintah Republik Indonesia.
Keesokan harinya, 19 Agustus 1945, Pemerintah berhasil menyusun 12 kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusumah. Dalam Berita Negara Rl 1945, disebutkan pula bahwa pada tanggal 19 Agustus 1945 itu, PPKI berhasil membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang gubemur dan masing-masing provinsi terdiri atas keresidenan-keresidenan yang dikepalai oleh residen.
Kedelapan provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian diangkat para gubernur untuk mengepalai provinsi-provinsi yang dibentuk itu, yaitu Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat, R.P. Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah, R.M.T.A. Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur, Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Gubernur Sumatera, Pangeran Mohammad Nur sebagai Gubernur Borneo, Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi, Mr. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku, dan Mr. I. Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil.
Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat lahir pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Mr. R. Soetardjo Kartohadikoesoemo, yang waktu itu sedang menjadi Syucokan (Residen) Jakarta, sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama dan berkedudukan di Jakarta. Kedudukan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada bulan September 1945 pindah ke Bandung sehingga Bandung menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pengangkatan Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat keputusan tertanggal 19 Agustus 1945.
Tiga Aspek
Tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan sebagai hari lahir Provinsi Jawa Barat, karena secara argumentatif tanggal ini memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan konvensi para sejarawan, baik dilihat dari aspek legalitas, aspek historis, maupun aspek simbolis.
Dilihat dari aspek legalitas: PPKI waktu itu memiliki kedudukan yang sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang waktu itu belum dibentuk) sehingga keputusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan MPR.
Selain itu, dilihat dari aspek historis, istilah Provinsi Jawa Barat secara faktual, baru muncul dalam Surat Keputusan PPKI tertanggal 19 Agustus 1945, sebagai bagian administrasi wilayai; Negara Kesatuan Republik indonesia.
Selanjutnya dilihat dari aspek simbolis, pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 1945 memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat karena wilayah administrasi pemerintahannya dibentuk dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, eksistensi Provinsi Jawa Barat adaiah produk perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka merebut dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan bukan produk kolonial.
2 visi misi jabar
“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”
Pernyataan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat di atas, memiliki makna :
- Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah;
- Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut ditunjukkan dalam semua aspek kehidupan terutama aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan lingkungan hidup.
Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Tahun 2005 – 2025, ditandai dengan :
- Provinsi termaju dalam aspek sumberdaya manusia ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.
- Provinsi termaju dalam aspek ekonomi ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat, serta mampu bersaing dalam percaturan global. Kemajuan dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, keberadaan sumberdaya manusia pengelola yang berkualitas, kemitraan yang saling menguntungkan dalam lingkup regional, nasional dan internasional yang difokuskan pada 4 (empat) bisnis utama yaitu industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan energi. Perekonomian yang maju didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam secara rasional, efisien dan berkelanjutan.
- Provinsi termaju dalam aspek pemerintahan ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
- Provinsi termaju dalam aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis. 5. Provinsi termaju dalam aspek lingkungan hidup ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.
Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat jangka panjang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi, pemerataan yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip stabilitas yang mantap ditunjukkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan hukum serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
Prinsip pertumbuhan yang bernilai tambah tinggi menekankan pada tingginya produktivitas seluruh faktor produksi (total factor productivity) masyarakat Jawa Barat. Prinsip ini tidak menghilangkan pentingnya pertumbuhan tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya produk domestik regional bruto, tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri, investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat serta terkendalinya inflasi, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan peran sumberdaya manusia berkualitas serta kemandirian teknologi.
Prinsip pemerataan yang berkeadilan ditunjukan dengan pemerataan pembangunan dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat serta seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan juga
dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukan dengan terciptanya orientasi
pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan proporsional.
dimaksudkan dengan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukan dengan terciptanya orientasi
pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara bijaksana serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan proporsional.
MISI PROVINSI JAWA BARAT
Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat tahun 2005-2025 sebagai berikut:
Misi Satu : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat;
3. struktur organisasi jabar
4. POPULASI JABAR
Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km2 menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %).
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat dihampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota.
Silih Asah
Silih Asih
Silih Asuh
Kata-kata puitis diatas bukan sembarangan puisi, melainkan sebagai filsafat hidup yang dianut mayoritas penduduk Jawa Barat. Filosofi ini mengajarkan manusia untuk saling mengasuh dengan landasan saling mengasihi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sejatinya, inilah suatu konsep kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan keluhuran akal budi, yang akar filsafatnya menusuk jauh ke dalam bumi dalam pengertian hafiah. Berbeda dengan peradaban masyarakat lain di Nusantara, peradaban masyarakat Jawa Barat yang berpenduduk asli dan berbahasa Sunda sangat dipengaruhi oleh alam yang subur dan alami. Itulah sebabnya, dalam interaksi sosial, masyarakat di sana menganut falsafah seperti di kutip di atas.
Selain akrab dengan alam lingkungan dan sesama manusia, manusia Sunda juga dekat dengan Tuhan yang menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta tempat mereka berkehidupan (Triangle of life). Keakraban masyarakat Sunda dengan lingkungan tampak dari bagaimana masyarakat Jawa Barat, khususnya di pedesaan, memelihara kelestarian lingkungan. Di provinsi ini banyak muncul anggota masyarakat yang atas inisiatif sendiri memelihara lingkungan alam mereka.
Keakraban masyarakat Jawa Barat dengan Tuhan, menyebabkan masyarakat di sana relatif dikenal sebagai masyarakat yang agamis, relijius, yang memegang teguh nilai-nilai ajaran agama yang mereka anut yakni agama Islam sebagai agama dengan penganut terbesar, kemudian Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha, dan lainnya. Kendati demikian, dalam proses kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa Barat relatif terbuka saat berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang cenderung sekuler dalam suatu proses interaksi dinamis dan harmonis. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama tergambarkan dengan meningkatnya sarana peribadatan. Jumlah Mesjid meningkat dari 43.005 buah pada tahun 2004 menjadi 50.339 buah pada tahun 2005, Gereja Kristen dari 1.536 buah menjadi 1.629 buah, Gereja Katolik/Kapel dari 50 buah menjadi 110 buah, Pura/Kuil/Sanggah dari 24 buah menjadi 25 buah dan Vihara/Cetya/Klenteng dari 171 menjadi 181 buah.
Budaya Jawa Barat didominasi Sunda. Adat tradisionalnya yang penuh khasanah Bumi Pasundan menjadi cermin kebudayaan di sana. Perda Kebudayaan Jawa Barat bahkan mencantumkan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, kesenian, kepurbakalaan dan sejarahnya, nilai-nilai tradisional dan juga museum sebagai bagian dari pengelolaan kebudayaan. Pariwisata berbasis kebudayaan yang menampilkan seni budaya Jawa Barat, siap ditampilkan dan bernilai ekonomi.
Untuk melestarikan budaya Jawa Barat, pemerintah daerah menetapkan 12 desa budaya, yakni desa khas yang di tata untuk kepentingan melestarikan budaya dalam bentuk adat atau rumah adat. Desa budaya tersebut adalah sebagai beikut:
Untuk melestarikan budaya Jawa Barat, pemerintah daerah menetapkan 12 desa budaya, yakni desa khas yang di tata untuk kepentingan melestarikan budaya dalam bentuk adat atau rumah adat. Desa budaya tersebut adalah sebagai beikut:
- Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;
- Kampung Mahmud, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Kampung Kuta, Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis;
- Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
- Kampung Dukuh, Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut;
- Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Kampung Adat Ciburuy, Desa Palamayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut;
- Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Kampung Urug, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;
- Rumah Adat Citalang, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Rumah Adat Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan;
- Rumah Adat Panjalin, Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.
-aktifitas ekonomi jabar
aktifitas masyarakat dalam bekerja di perkebunan teh, kebun kopi, perdagangan , dan pekerja buruh pabrik itu kegiatan di masyarakat jabar untuk memenuhi kebutuhan
-pendapatan jabar
Proyeksi pendapatan daerah di Jawa Barat setahun ini diturunkan Rp 436 miliar. “Ada revisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari total Rp 15,851 triliun jadi Rp 15,415 triliun, turun RP 436 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deny Juanda Puradimaja di sela penyerahan dokumen Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Perubahan 2015 di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat, 4 September 2015.
Deny mengatakan, kendati pendapatan turun, volume proyeksi APBD setahun digabungkan dengan Anggaran Perubahan yang akan masuk tahap pembahasan, diproyeksikan tetap naik. “Volume keseluruhan Rp 28,5 triiun,
Deny mengatakan, kendati pendapatan turun, volume proyeksi APBD setahun digabungkan dengan Anggaran Perubahan yang akan masuk tahap pembahasan, diproyeksikan tetap naik. “Volume keseluruhan Rp 28,5 triiun,
-konstribusi jabar
Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat menargetkankontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional
5. LETAK GEOGRAFIS JABAR
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5?50’ - 7?50’ Lintang Selatan dan 104 ?48’ - 108? 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:
? Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;
? Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
? Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
? Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
? Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
? Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
? Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.
6. PETA JABAR DAN PERKEMBANGANNYA
PERKEMBANGANNYA: sekarang di jabar sudah banyak perkembangan dari perkembangan teknologi,ekonomi dll
